SAROLANGUN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun mencatat hingga saat ini tinggal 20 persen lagi masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang belum melaksanakan perekaman e-KTP.
Kepala Disdukcapil Sarolangun Arsyad mengatakan, untuk pendataan dan perekaman SAD di Sarolangun kini sudah hampir sekitar 80 persen yang usai dari jumlah keseluruhan.
“Jadi memang ada sisa lebih kurang 20 persen lagi yang saat ini masih kita kejar untuk dilakukan perekaman bagi Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun,” ujar Arsyad, Minggu (6/6).
Pasca dimonitor langsung oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini pada Maret 2021 lalu di Jambi, Arsyad mengaku menemukan beberapa kendala dalam proses perekaman e-KTP bagi masyarakat SAD tersebut.
“Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentunya ada kendala kami. Terutama, pertama mungkin ada ditemukan data ganda dan nama yang berbeda dari mereka,” katanya.
Menurut dia, Suku Anak Dalam biasanya memiliki nama lain pada saat telah menganut suatu agama di dalam lingkungan kelompok mereka. “Nama itu kalau sudah masuk dalam agama akan berbeda lagi,” ujarnya.
Kemudian, faktor lain penyebab lambannya proses perekaman juga disebabkan oleh kebiasaan SAD yang menjalani kehidupan dengan cara berpindah-pindah. “Karena pada saat kita datang untuk merekam, mereka tidak di sana,” sebut Arsyad.
Selain itu, perlu adanya dorongan dari para tokoh adat atau raja dari masyarakat SAD untuk turut membantu mengumpulkan anggota di suatu tempat untuk dilakukan perekaman.
“Harus ada orang yang mau mengumpulkan mereka ini untuk kami rekam yang suaranya memang didengar oleh mereka,” cetusnya.
Untuk itu, pihaknya mengaku akan menggandeng instansi terkait baik OPD atau kelembagaan menuntaskan tujuan bagi masyarakat khususnya suku anak dalam mendapatkan program bantuan dari Pemerintah.
“Mangkanya ini ada tersisa 20 persen ini yang tetap kami buru terus, tetap berupaya maksimal bagaimana ini nanti dapat menerima bantuan seperti bansos misalnya,” tandasnya. (*/cr1)
Sumber: metrojambi.com
Komentar