KEPOLISIAN Daerah Aceh seharusnya segera menuntaskan kasus dugaan korupsi dana beasiswa Pemerintah Aceh. Apalagi, kepolisian mengklaim mereka telah memeriksa banyak anggota dewan, dan bekas anggota dewan, yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Akhir Mei lalu, pejabat kepolisian mengatakna mereka telah memanggil enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Namun untuk menetapkan para tersangka, mereka harus menunggu hasil gelar perkara.
Hampir sebulan berlalu, tidak ada tanda-tanda kepolisian menetapkan para tersangka. Padahal mereka hanya tinggal menetapkan dua alat bukti untuk menyeret orang-orang yang diduga menikmati kucuran uang ini dengan cara tidak halal dan melanggar aturan perundang-undangan.
Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menemukan indikasi penerimaan beasiswa tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pergub Nomor 58 Tahun 2017.
Lembaga ini menemukan indikasi uang beasiswa mengalir ke anggota dewan. Enam anggota DPR Aceh yang diperiksa atas kasus ini adalah AA (PAN), AM (Gerindra ), HY (PKPI), IUA (PA), YH (PA) dan ZF (PA).
Tidak hanya orang-orang yang mengatur alokasi dana dan beasiswa, baik itu dari tingkat eksekutif maupun dari legislatif, para penerima juga harus ditetapkan sebagai tersangka walaupun.
Penegakan hukum ini jangan sampai hanya menindak satu pihak dan mengabaikan peran pihak lain dalam sebuah kejahatan korupsi. Semua pihak yang diduga terlihat harus dijadikan tersangka dan menjalani proses peradilan.
Biarlah nanti pengadilan yang akan memutuskan hukuman apa yang diambil, sesuai dengan perbuatan mereka. Karena hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terulang di masa depan, terutama saat generasi muda Aceh perlu mendapatkan edukasi yang lebih baik sebagai modal membangun daerah dan menjadikan Aceh lebih baik.
Beasiswa ini seharusnya jadi modal untuk mencerdaskan anak-anak Aceh. Bahkan jika perlu, seluruh pelajar Aceh mendapatkan kesempatan sekolah seluas-luasnya, di mana pun mereka mau, sesuai dengan kemampuan intelektual mereka.
Beasiswa pendidikan ini adalah modal penting untuk membangun karakter. Apa jadinya jika sejak mahasiswa, karakter mereka dirusak dengan praktik korupsi, lobi dengan imbalan fee, lewat beasiswa Pemerintah Aceh. (*/cr4)
Sumber: ajnn.net
Komentar