oleh

Ditolak DPRA, Pemerintah Aceh akan Bahas Pergub LPJ APBA 2020 Bersama Kemendagri

BANDA ACEH – Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebutkan, saat ini Pemerintah Aceh sedang menunggu penetapan jadwal pembahasan evaluasi Pergub Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Dalam Negeri RI.

“Pada Selasa (24/8) lalu, Pemerintah Aceh telah menyampaikan Pergub tersebut kepada Kemendagri sesuai amanat Undang-Undang,” kata Muhammad MTA, dalam keterangan tertulisnya yang diterima acehonline.co, Jumat (27/8/2021).

MTA  menjelaskan, untuk mempercepat pembahasan dan evaluasi Pergub LPJ APBA 2020 yang telah diajukan tersebut, Gubernur Aceh pada hari yang sama Selasa (24/8) menjumpai langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochammad Adrian N.

BACA JUGA:  Akibat Cuaca Buruk Banyak Pelayan yang Tak Melaut

Usai pertemuan tersebut, kata MTA, Gubernur juga meminta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Azhari, untuk menindaklanjuti pembahasan percepatan Pergub LPJ APBA 2020 bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochammad Adrian dan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Mauritz Panjaitan.

“Hasil pertemuan Gubernur dan tindaklanjut bersama pihak Kemendagri, maka disepakati pembahasan evaluasi Pergub LPJ APBA 2020 akan segera dilakukan. Pihak Pemerintah Aceh saat ini menunggu jadwal pembahasam yang akan ditetapkan Kemendagri,” kata MTA.

MTA mengatakan, pasca Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 tidak menemui kesepakatan secara penuh dari fraksi (ditolak) di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada rapat paripurna Jumat lalu (20/8). Maka secara regulasi pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Aceh wajib mengajukan LPJ APBA 2020 sebagai Pergub kepada Mendagri.

BACA JUGA:  KUA dan PPAS 2021 Telah di Tandatangani Pemerintah Aceh dan DPRA

MTA menyebutkan, sejumlah regulasi yang mengamanatkan pelaksanaan Pergub tersebut adalah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemda Pasal 323 ayat 1 sampai 4. Kemudian PP No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 197 ayat 1 sampai 4.

Selanjutnya, kata MTA, adalah Lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Berdasarkan regulasi tersebut, maka Pemerintah Aceh wajib menyampaikan LPJ APBA 2020 dalam bentuk Pergub kepada Mendagri,” kata MTA.

Sebelumnya, DPRA memutuskan menolak persetujuan terhadap Raqan Aceh tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020.

BACA JUGA:  Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Wajib Vaksin

Keputusan DPRA itu diambil setelah, sembilan fraksi menyampaikan pendapat terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2020. Dari sembilan fraksi, empat fraksi menerima pertanggungjawaban Gubernur Aceh, sedangkan lima fraksi lainnya menyatakan menolak.

Empat fraksi yang menerima pertanggungjawaban tersebut antara lain Fraksi Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), serta Fraksi bersama Partai Kebangkitan Bangsa – Partai Daerah Aceh (PKB-PDA).

Sedangkan fraksi yang menyatakan tidak menerima atau menolak pertanggungjawaban tersebut yakni fraksi Partai Aceh, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA). [Acehonline.co]

Komentar

News Feed